Pengertian Dan Pelaksanaan Aktivitas Pandu Gempita Di Banjarmasin

Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial dilakukan untuk mengupayakan terpenuhinya taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Pada perkembangaannya, dinamika lingkungan  strategis menuntut perubahan paradigma dalam peyelenggaraan kesejahtaraan sosial, diantaranya perubahan reformasi birokrasi  yang mensyaratkan perlunya pelayanan publik berkualitas dan berorientasi pada kepuasan peserta layanan.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial selama ini masih bersifat;  pelayanan sosial sektoral/fragmentaris,  bersifat amal  (charitative), jangkauan terbatas, hanya merespon problem kasatmata secara reaktif, focus pelayanan masih berbasis institusi dan belum mempunyai rencana taktik nasional untuk keterpaduan pelayanan.  Pelayanan masih terpencar dan belum terintegrasi.  Salah satu contoh; di indonesia terdapat sekitar 20 kegiatan penanggulangan kemiskinan baik  di pusat, provinsi,  kabupaten/kota.  Sasaranya orang miskin namun aneka macam metode tergenting dan data base yang berbeda.  Regulasinya pun berbeda-beda serta sulit mengukur efektivitas kegiatan bahkan membingungkan masyarakat untuk sanggup menjangkau dan mengakses layanan dimaksud.  Padahal kemiskinan merupakan problem sosial fundamental yang dalam penanganya memerlukan ketrpaduan dan multi disiplener.

Mengigat kompleksitas permaslahan kemiskinan dan maslah sosial lainya,  maka idealnya penanggananya harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu , lintas sektor serta lintas pelaku. Disamping itu, di kala etonomi kawasan ini, pelayanan sosial harus lebih menjangkau masyarakat ditingkat akar rumput.  Konsekuensinya bagi pemerintah sentra maupun pemerintah kawasan harus lebih mengenali dan memahami permasalahan sosial didaerahnya, sekaligus bisa memperlihatkan solusi layanan yang dibutuhkan masyarakat , secara tepat, cepat  efektif dan efesien serta terintegrasi.

Bertitik tolak dari pandangan tersebut perlu dilakukan terobosan dalam rangka penanggulangan maslah kemiskinan dan problem kasus sosial lainya.  Melaui pembaharuan taktik Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/kota Sejahtera (Pandu Gembita) diperlukan pelayana sosial sanggup terlaksanakan secara sinergis antar aneka macam instansi trkait. Dengan adanya kegiatan Pandu Gembita kegiatan masing-masing sektor sanggup saling menunjang sehingga kegiatan pemerintah bidang kesejahteraan sosial sanggup terealisasi secara efektif dan efesien.

Upaya ke arah itu lebih dilakukan melalui penandatangan Kesepahaman bersama yang sudah dibangun antar pemerintah Pusat dan Daerah melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat Peduli kabupaten/Kota  Sejahtera  (Pandu Gempita).  Salah satu wujud implementasi dari Pandu Gembita ialah terbentuknya forum yang bisa memperlihatkan pelayanan seara terpadu bagi  masyarakat.  Keterpaduan didasarkan oleh prinsip keadilan untuk semua yang memenuhi hak dasar warga miskin dan /atau mengalami problem sosial.

Dalam hal ini dibutuhkan  pelayanan sosial terpadu yang berkelanjutan  (One stop services); menjangkau seluruh warga yang mengalami problem sosial (Universal approach);  sistem dan kegiatan kesejahteraan sosial yang melembaga dan profesional;  mengedepankan tugas dan tanngung jawab keluarga serta masyarakat.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ihwal Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 ihwal Kesehjateraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 ihwal penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 50/HUK/2013 ihwal Pedoman Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera. 

 

Definisi Operasional :

Pelayanan terpadu ; tempat pemberian pelayanan secara terpadu /terintegrasi di bid kesos, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya.

Gerakan masyarakat peduli ; seluruh aktifitas yang dilakukan masyarakat yang dilakukan secara sadar, impian luhur terlibat aktif dlm penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kabupaten/Kota Sejahtera ; suatu kondisi kehidupan sosial di kabupaten/kota yang mempunyai indikator sejahtera. A.l; terbangunnya layanan satu atap untuk penanggulangan kemiskinan dan problem sosial lainnya, peningkatan aksesibilitas layanan sosial dasar yang mudah, murah/gratis, berkualitas, bangkitnya gerakan kesetiakawanan sosial, terbangunnya prosedur yang ramah dalam penanganan penyandang cacat dan terbangunnya sarana dan prasarana mobilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

Kerangka Konseptual Pandu Gempita

Kerangka Konseptual Pandu Gempita Pandu Gempita yang dilaksanakan sanggup dilihat dalam gambar dan model berikut ini :

Ruang Lingkup Pandu Gempita

1. Pelayanan rehabilitasi sosial di bidang kesejahteraan sosial anak, orang dengan kecacatan, tuna sosial, korban penyalahgunaan Napza, dan lanjut usia;
2. Perlindungan dan jaminan sosial di bidang pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sumbangan sosial, proteksi sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran, proteksi sosial korban peristiwa sosial, proteksi sosial korban peristiwa alam, dan jaminan sosial;
3. Pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan di bidang keluarga dan kelembagaan sosial, komunitas moral terpencil, penanggulangan kemiskinan perkotaan, penanggulangan kemiskinan perdesaan, dan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
4. Pengembangan model kebijakan, taktik dan kegiatan kesejahteraan sosial menuju kabupaten sejahtera, di bidang pendidikan dan training sumber daya insan kesejahteraan sosial, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, penyediaan data dan informasi kesejahteraan sosial, penyediaan sumber daya insan kesejahteraan sosial dan pengembangan profesi pekerjaan sosial, dan pengembangan sistem sertifikasi sumber daya insan kesejahteraan sosial serta legalisasi forum kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan Pandu Gempita di Banjarmasin

1. Pelaksanaan kesepakatan bersama ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pelaksanaan teknis dari kesepakatan bersama ini, ditindaklanjuti dalam perjanjian kolaborasi yang merupakan bab tidak terpisahkan dengan esepakatan bersama ini.
3. Pembinaan teknis pelaksanaan Pandu Gempita dari Kementerian Sosial oleh Ditjen Dayasos dan Gulkin, Ditjen Linjamsos, Ditjen Rehsos, Itjen, dan Badiklit.
4. Pelaksanaan teknis di kawasan dikoordinasikan oleh BBPPKS Kemensos Regional IV Kalimantan di Banjarmasin.
5. Pembinaan teknis pelayanan kesejahteraan sosial terpadu menuju kabupaten sejahtera dari pemerintah kawasan kabupaten oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perumahan dan Tata Kota, Dinas Koperasi dan UKM, Kepolisian Resort, Dinas Perlindungan Masyarakat, BKKBN, dan Dinas/Instansi lainnya yang bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan penanganan problem sosial.
6. Jangka Waktu: Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung semenjak tanggal ditandatanganinya dan sanggup diperpanjang serta diperbaharui sesuai kesepakatan Kementerian Sosial dan Pemda Kota Banjarmasin. Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri kesepakatan ini sebelum jangka waktu berakhir, terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.
7. Pembiayaan :Pembiayaan untuk pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada anggaran Kementerian Sosial dan Pemda Kota Banjarmasin.

Rumah Model Visi Banjarmasin Sejahtera

Sumber : Dirangkum dari Materi Diklat Manajemen Pandu Gempita BBPKS Regional IV Kalimatan di Banjarmasin Tanggal 4 s.d 10 Desember  tahun 2015. 

Tulisan sekaligus sebagai Bahan laporan Diklat Manajemen Pandu Gempita kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dari Kasi Ketenagaan Paud dan PNFI  Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Share this post