Contoh Soal Cerdas Cermat Uud 1945 Dan Ketetapan Mpr Ri
SOAL REBUTAN CERDAS CERMAT Undang-Undang Dasar 1945 DAN KETETAPAN MPR RI
1. Negara Indonesia yaitu Negara kesatuan yang berbentuk republik, yang pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden, Pasal, dan Ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar menjelaskan hal tersebut? ..Jawaban: Pasal 1 ayat 1
2. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal. Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar setelah diubah adalah… Jawab: 21 Bab, 73 Pasal, dan 170 Ayat
3. Yang dimaksud dengan equality before the law yaitu Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah due process of law adalah… Jawab: Penegakan aturan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan
4. Bentuk Pemerintahan Indonesia yaitu Republik, sedangkan sistem pemerintahannya adalah… Jawab: Presidensiil.
5. Rumusan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan bunyi yang terbanyak.
6. Setelah perubahan UUD, MPR berwenang mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat… Jawab: penetapan (beschikking)
7. Yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wapres dalam pemilihan Presiden dan Wapres adalah… Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik akseptor pemilihan umum.
9. Kuorum rapat Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wapres yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya… Jawab: 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Rumusan Pasal 7C Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden tidak sanggup membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Untuk menjalankan undang-undang, Presiden menetapkan… Jawab: Peraturan Pemerintah.
12. Presiden memberi pengampunan sanksi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan dalam memberi amnesti dan penghapusan Presiden memperhatikan pertimbangan… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
13. dewan perwakilan rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah… Jawab: Adalah hak dewan perwakilan rakyat untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
14. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan… Jawab: otonomi daerah; hubungan sentra dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan sentra dan daerah.
16. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea pertama adalah… Jawab: Bahwa sebetulnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh lantaran itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, lantaran tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
17. Bentuk Pemerintahan Indonesia yaitu Republik, sedangkan bentuk negaranya adalah… Jawab: Kesatuan.
18. Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara Indonesia yaitu negara hukum.
20. Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan memutuskan Undang-Undang Dasar.
21. Rumusan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan Wapres dipilih dalam satu pasangan secara eksklusif oleh rakyat.
23. Syarat terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wapres untuk dilantik menjadi Presiden dan Wapres adalah… Jawab: mendapat bunyi lebih dari 50 persen dengan sedikitnya 20 persen bunyi di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
25. Dalam hal menyatakan perang, menciptakan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, Presiden harus mendapat persetujuan dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
26. Presiden memberi amnesti dan penghapusan dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Sedangkan dalam memberi pengampunan sanksi dan rehabilitasi Presiden memperhatikan pertimbangan… Jawab: Mahkamah Agung.
27. Dasar aturan peninjauan terhadap materi dan status aturan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR adalah… Jawab: Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
28. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang yaitu Presiden. Sedangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
31. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga adalah… Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh cita-cita luhur, agar berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
32. Yang dimaksud dengan due process of law yaitu Penegakan aturan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah equality before the law adalah… Jawab: Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam aturan
34. Yang berwenang mengesahkan undang-undang adalah… Jawab: Presiden
35. Yang dimaksud dengan putusan MPR adalah… Jawab: produk aturan MPR yang terdiri atas perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, dan Keputusan MPR.
37. MPR berwenang menentukan Presiden dan/atau Wapres jika… Jawab: Terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik lantaran mangkat, berhenti, atau diberhentikan.
38. Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan Wapres memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya sanggup dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
39. Rumusan Pasal 10 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
40. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 wacana Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah…
Jawab: Penyelenggaraan otonomi tempat dengan memperlihatkan kewenangan yang luas, kasatmata dan bertanggung jawab di tempat secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan sentra dan daerah.
41. Rumusan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
42. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu… Jawab: Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
43. Rumusan Pasal 23B Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
45. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: MPR.
46. Dasar aturan perubahan Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
48. Salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar yaitu membangun sistem checks and balances. Yang dimaksud dengan sistem Checks and Balances dalam hubungan antar forum negara adalah… Jawab: Prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antar forum negara
51. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar yaitu putusan Majelis yang mempunyai ciri-ciri… Jawab: mempunyai kekuatan aturan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta tidak memakai nomor putusan Majelis.
52. Rumusan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
53. Rumusan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
55. Sebelum dilakukan perubahan, Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan Wapres memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya sanggup dipilih kembali.
56. Masa jabatan Presiden dan wakil presiden yang menggantikan presiden dan Wapres yang berhalangan tetap adalah… Jawab: Sampai berakhir masa jabatan Presiden dan Wapres yang digantikannya.
57. Rumusan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
58. dewan perwakilan rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak angket adalah… Jawab: Adalah hak dewan perwakilan rakyat untuk melaksanakan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
59. Lembaga Negara yang berhak mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara adalah… Jawab: Presiden.
61. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar yaitu dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan cara ‘adendum’ adalah… Jawab: Naskah orisinil Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan gres dilekatkan pada naskah asli.
62. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 12 tahun 2006
64. Bentuk negara Indonesia yaitu kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah… Jawab: Republik.
65. Rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
66. Ketetapan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan aturan mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta memakai nomor putusan Majelis.
67. Rumusan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar.
68. Presiden dan/atau Wapres sanggup diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul dewan perwakilan rakyat setelah terlebih dahulu ada putusan dari… Jawab: Mahkamah Konstitusi
70. Jika Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak sanggup melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana kiprah kepresidenan adalah… Jawab: Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.
71. Pemerintahan tempat Provinsi, tempat Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas… Jawab: otonomi dan kiprah pembantuan.
73. Setiap anggota dewan perwakilan rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, memberikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Hak mengajukan pertanyaan adalah… Jawab: Hak anggota dewan perwakilan rakyat untuk memberikan pertanyaan baik verbal maupun tertulis kepada pemerintah bertalian dengan kiprah dan wewenang DPR.
74. Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun untuk memilih… Jawab: anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wapres dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
76. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar sebelum diubah adalah… Jawab: 16 Bab, 37 Pasal, dan 49 Ayat.
77. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 14 tahun 2006
79. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR terdiri dari… Jawab: Anggota dewan perwakilan rakyat dan Anggota DPD.
80. Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya sanggup memberhentikan Presiden dan/atau Wapres dalam masa jabatannya berdasarkan Undang-Undang Dasar.
82. Rumusan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden memutuskan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
83. Ketetapan MPR yaitu putusan MPR yang mempunyai kekuatan aturan mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta memakai nomor putusan Majelis, sedangkan Keputusan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan aturan mengikat ke dalam Majelis dan memakai nomor putusan Majelis.
84. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melaksanakan pelanggaran aturan ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres yaitu dalam rangka pelaksanaan fungsi… Jawab: Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
86. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon Wapres yang berasal dari… Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wapres yang bersangkutan pada waktu pemilu sebelumnya.
87. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
88. Setiap rancangan undang-undang yang dibahas harus mendapat persetujuan bersama dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
89. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, asas penyelenggaraan pemilihan umum adalah… Jawab: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
91. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga adalah… Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh cita-cita luhur, agar berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
92. Sebelum diubah, Undang-Undang Dasar dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor
75 tahun 1959.
93. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 13 tahun 2006
94. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar yaitu putusan Majelis yang mempunyai ciri-ciri… Jawab: mempunyai kekuatan aturan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta tidak memakai nomor putusan Majelis.
96. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar yaitu dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan cara ‘adendum’ adalah… Jawab: Naskah orisinil Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan gres dilekatkan pada naskah asli.
97. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar, Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara… Jawab: terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
98. Syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah… Jawab: harus mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
101. Rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
102. Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya sanggup memberhentikan Presiden dan/atau Wapres dalam masa jabatannya berdasarkan Undang-Undang Dasar.
103. Pengajuan undangan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya sanggup dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya… Jawab: 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
106. Jika Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak sanggup melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, selambat-lambatnya dalam waktu berapa harikah MPR menyelenggarakan sidang untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden… Jawab: Selambat-lambatnya tiga puluh hari.
107. Rumusan Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
108. Rumusan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat aturan akhlak beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
110. Ketetapan MPR yaitu putusan MPR yang mempunyai kekuatan aturan mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta memakai nomor putusan Majelis, sedangkan Keputusan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan aturan mengikat ke dalam Majelis dan memakai nomor putusan Majelis.
111. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 11 tahun 2006
112. Yang dimaksud dengan equality before the law yaitu Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah due process of law adalah… Jawab: Penegakan aturan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan
113. Rumusan Pasal 22D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah sanggup diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.
116. Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara Indonesia yaitu negara hukum.
117. Presiden dan/atau Wapres sanggup diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul dewan perwakilan rakyat setelah terlebih dahulu ada putusan dari… Jawab: Mahkamah Konstitusi
118. Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan memutuskan Undang-Undang Dasar.
122. Rumusan Pasal I Aturan Tambahan adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melaksanakan peninjauan terhadap materi dan status aturan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.
123. Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan MPR terdiri dari Anggota dewan perwakilan rakyat dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jumlah anggota dewan perwakilan rakyat periode 2009-2014 adalah… Jawab:560 orang.
124. Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
125. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2009-2014 adalah… Jawab: 132 orang.
126. Jumlah anggota MPR periode 2009-2014 adalah… Jawab: 692 orang.
127. Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur wacana Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh… Jawab: sebuah Mahkamah Agung dan tubuh peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata perjuangan negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
128. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat… Jawab: Kasasi.
129. Selain berwenang mengadili pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berwenang untuk… Jawab: menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
130. Syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah… Jawab: harus mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
131. Lembaga Negara yang berhak mengusulkan calon Hakim Agung adalah… Jawab: Komisi Yudisial.
132. Lembaga Negara yang berhak memperlihatkan persetujuan untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung adalah… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
133. Lembaga Negara yang berhak memutuskan Hakim Agung adalah… Jawab: Presiden.
134. Selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka… Jawab: menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta sikap hakim.
135. Selain mempunyai wewenang, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban untuk… Jawab: memperlihatkan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wapres berdasarkan Undang-Undang Dasar.
1. Negara Indonesia yaitu Negara kesatuan yang berbentuk republik, yang pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden, Pasal, dan Ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar menjelaskan hal tersebut? ..Jawaban: Pasal 1 ayat 1
2. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal. Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar setelah diubah adalah… Jawab: 21 Bab, 73 Pasal, dan 170 Ayat
3. Yang dimaksud dengan equality before the law yaitu Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah due process of law adalah… Jawab: Penegakan aturan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan
4. Bentuk Pemerintahan Indonesia yaitu Republik, sedangkan sistem pemerintahannya adalah… Jawab: Presidensiil.
5. Rumusan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan bunyi yang terbanyak.
6. Setelah perubahan UUD, MPR berwenang mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat… Jawab: penetapan (beschikking)
7. Yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wapres dalam pemilihan Presiden dan Wapres adalah… Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik akseptor pemilihan umum.
9. Kuorum rapat Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wapres yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya… Jawab: 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Rumusan Pasal 7C Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden tidak sanggup membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Untuk menjalankan undang-undang, Presiden menetapkan… Jawab: Peraturan Pemerintah.
12. Presiden memberi pengampunan sanksi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan dalam memberi amnesti dan penghapusan Presiden memperhatikan pertimbangan… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
13. dewan perwakilan rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah… Jawab: Adalah hak dewan perwakilan rakyat untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
14. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan… Jawab: otonomi daerah; hubungan sentra dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan sentra dan daerah.
16. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea pertama adalah… Jawab: Bahwa sebetulnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh lantaran itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, lantaran tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
17. Bentuk Pemerintahan Indonesia yaitu Republik, sedangkan bentuk negaranya adalah… Jawab: Kesatuan.
18. Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara Indonesia yaitu negara hukum.
20. Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan memutuskan Undang-Undang Dasar.
21. Rumusan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan Wapres dipilih dalam satu pasangan secara eksklusif oleh rakyat.
23. Syarat terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wapres untuk dilantik menjadi Presiden dan Wapres adalah… Jawab: mendapat bunyi lebih dari 50 persen dengan sedikitnya 20 persen bunyi di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
25. Dalam hal menyatakan perang, menciptakan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, Presiden harus mendapat persetujuan dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
26. Presiden memberi amnesti dan penghapusan dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Sedangkan dalam memberi pengampunan sanksi dan rehabilitasi Presiden memperhatikan pertimbangan… Jawab: Mahkamah Agung.
27. Dasar aturan peninjauan terhadap materi dan status aturan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR adalah… Jawab: Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
28. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang yaitu Presiden. Sedangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
31. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga adalah… Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh cita-cita luhur, agar berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
32. Yang dimaksud dengan due process of law yaitu Penegakan aturan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah equality before the law adalah… Jawab: Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam aturan
34. Yang berwenang mengesahkan undang-undang adalah… Jawab: Presiden
35. Yang dimaksud dengan putusan MPR adalah… Jawab: produk aturan MPR yang terdiri atas perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, dan Keputusan MPR.
37. MPR berwenang menentukan Presiden dan/atau Wapres jika… Jawab: Terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik lantaran mangkat, berhenti, atau diberhentikan.
38. Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan Wapres memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya sanggup dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
39. Rumusan Pasal 10 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
40. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 wacana Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah…
Jawab: Penyelenggaraan otonomi tempat dengan memperlihatkan kewenangan yang luas, kasatmata dan bertanggung jawab di tempat secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan sentra dan daerah.
41. Rumusan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
42. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu… Jawab: Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
43. Rumusan Pasal 23B Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
45. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: MPR.
46. Dasar aturan perubahan Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
48. Salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar yaitu membangun sistem checks and balances. Yang dimaksud dengan sistem Checks and Balances dalam hubungan antar forum negara adalah… Jawab: Prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antar forum negara
51. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar yaitu putusan Majelis yang mempunyai ciri-ciri… Jawab: mempunyai kekuatan aturan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta tidak memakai nomor putusan Majelis.
52. Rumusan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
53. Rumusan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
55. Sebelum dilakukan perubahan, Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan Wapres memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya sanggup dipilih kembali.
56. Masa jabatan Presiden dan wakil presiden yang menggantikan presiden dan Wapres yang berhalangan tetap adalah… Jawab: Sampai berakhir masa jabatan Presiden dan Wapres yang digantikannya.
57. Rumusan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
58. dewan perwakilan rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak angket adalah… Jawab: Adalah hak dewan perwakilan rakyat untuk melaksanakan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
59. Lembaga Negara yang berhak mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara adalah… Jawab: Presiden.
61. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar yaitu dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan cara ‘adendum’ adalah… Jawab: Naskah orisinil Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan gres dilekatkan pada naskah asli.
62. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 12 tahun 2006
64. Bentuk negara Indonesia yaitu kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah… Jawab: Republik.
65. Rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
66. Ketetapan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan aturan mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta memakai nomor putusan Majelis.
67. Rumusan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar.
68. Presiden dan/atau Wapres sanggup diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul dewan perwakilan rakyat setelah terlebih dahulu ada putusan dari… Jawab: Mahkamah Konstitusi
70. Jika Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak sanggup melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana kiprah kepresidenan adalah… Jawab: Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.
71. Pemerintahan tempat Provinsi, tempat Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas… Jawab: otonomi dan kiprah pembantuan.
73. Setiap anggota dewan perwakilan rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, memberikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Hak mengajukan pertanyaan adalah… Jawab: Hak anggota dewan perwakilan rakyat untuk memberikan pertanyaan baik verbal maupun tertulis kepada pemerintah bertalian dengan kiprah dan wewenang DPR.
74. Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun untuk memilih… Jawab: anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wapres dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
76. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar sebelum diubah adalah… Jawab: 16 Bab, 37 Pasal, dan 49 Ayat.
77. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 14 tahun 2006
79. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR terdiri dari… Jawab: Anggota dewan perwakilan rakyat dan Anggota DPD.
80. Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya sanggup memberhentikan Presiden dan/atau Wapres dalam masa jabatannya berdasarkan Undang-Undang Dasar.
82. Rumusan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden memutuskan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
83. Ketetapan MPR yaitu putusan MPR yang mempunyai kekuatan aturan mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta memakai nomor putusan Majelis, sedangkan Keputusan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan aturan mengikat ke dalam Majelis dan memakai nomor putusan Majelis.
84. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melaksanakan pelanggaran aturan ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres yaitu dalam rangka pelaksanaan fungsi… Jawab: Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
86. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon Wapres yang berasal dari… Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wapres yang bersangkutan pada waktu pemilu sebelumnya.
87. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
88. Setiap rancangan undang-undang yang dibahas harus mendapat persetujuan bersama dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
89. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, asas penyelenggaraan pemilihan umum adalah… Jawab: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
91. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga adalah… Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh cita-cita luhur, agar berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
92. Sebelum diubah, Undang-Undang Dasar dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor
75 tahun 1959.
93. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 13 tahun 2006
94. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar yaitu putusan Majelis yang mempunyai ciri-ciri… Jawab: mempunyai kekuatan aturan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta tidak memakai nomor putusan Majelis.
96. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar yaitu dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan cara ‘adendum’ adalah… Jawab: Naskah orisinil Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan gres dilekatkan pada naskah asli.
97. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar, Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara… Jawab: terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
98. Syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah… Jawab: harus mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
101. Rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
102. Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya sanggup memberhentikan Presiden dan/atau Wapres dalam masa jabatannya berdasarkan Undang-Undang Dasar.
103. Pengajuan undangan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya sanggup dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya… Jawab: 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
106. Jika Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak sanggup melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, selambat-lambatnya dalam waktu berapa harikah MPR menyelenggarakan sidang untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden… Jawab: Selambat-lambatnya tiga puluh hari.
107. Rumusan Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
108. Rumusan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat aturan akhlak beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
110. Ketetapan MPR yaitu putusan MPR yang mempunyai kekuatan aturan mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta memakai nomor putusan Majelis, sedangkan Keputusan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan aturan mengikat ke dalam Majelis dan memakai nomor putusan Majelis.
111. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 11 tahun 2006
112. Yang dimaksud dengan equality before the law yaitu Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah due process of law adalah… Jawab: Penegakan aturan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan
113. Rumusan Pasal 22D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah sanggup diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.
116. Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara Indonesia yaitu negara hukum.
117. Presiden dan/atau Wapres sanggup diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul dewan perwakilan rakyat setelah terlebih dahulu ada putusan dari… Jawab: Mahkamah Konstitusi
118. Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan memutuskan Undang-Undang Dasar.
122. Rumusan Pasal I Aturan Tambahan adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melaksanakan peninjauan terhadap materi dan status aturan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.
123. Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan MPR terdiri dari Anggota dewan perwakilan rakyat dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jumlah anggota dewan perwakilan rakyat periode 2009-2014 adalah… Jawab:560 orang.
124. Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
125. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2009-2014 adalah… Jawab: 132 orang.
126. Jumlah anggota MPR periode 2009-2014 adalah… Jawab: 692 orang.
127. Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur wacana Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh… Jawab: sebuah Mahkamah Agung dan tubuh peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata perjuangan negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
128. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat… Jawab: Kasasi.
129. Selain berwenang mengadili pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berwenang untuk… Jawab: menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
130. Syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah… Jawab: harus mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
131. Lembaga Negara yang berhak mengusulkan calon Hakim Agung adalah… Jawab: Komisi Yudisial.
132. Lembaga Negara yang berhak memperlihatkan persetujuan untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung adalah… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
133. Lembaga Negara yang berhak memutuskan Hakim Agung adalah… Jawab: Presiden.
134. Selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka… Jawab: menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta sikap hakim.
135. Selain mempunyai wewenang, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban untuk… Jawab: memperlihatkan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wapres berdasarkan Undang-Undang Dasar.
0 Response to "Contoh Soal Cerdas Cermat Uud 1945 Dan Ketetapan Mpr Ri"
Post a Comment